Irjen Kementerian Agama: Akuntabilitas Bukan Sekedar untuk Menuju WTP

Medan (Fokus Pengawasan): Inspektur Jenderal Kementerian Agama, H. Mundzier Suparta, yang menjadi nara sumber pada Rapat Kerja Pejabat Kantor Kementerian Agama se-Sumatera Utara (12/03) memberikan paparan tentang tata kelola kepemerintahan yang baik di Kementerian Agama. Kegiatan yang dihadiri 200 peserta ini mengambil tema “Memantapkan Implementasi Kebijakan dan Program dalam Mewujudkan Tata Kelola Kementerian Agama yang Akuntabel”. Dalam kaitan ini Irjen menegaskan bahwa akuntabilitas aparatur sangat penting guna terwujudnya tata kelola yang baik di Kementerian Agama. Hal ini tidak saja bahwa Menteri Agama menargetkan pada tahun 2010 ini Kementerian Agama sudah harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi jauh lebih penting adalah mengemban amanat tugas Kementerian Agama sejak dilahirkan.

INSPEKTUR JENDERAL: SAYA MEMIMPIKAN SUATU SAAT TIM ITJEN TURUN KE DAERAH DAN PULANG TANPAMEMBAWA TEMUAN APAPUN, KARENA SAYA TIDAK MENGANGGAP TEMUAN ITU SEBAGAI PRESTASI

Bogor (Fokus Pengawasan). Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama pengawasan adalah menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan itu, pelaksanaan fungsi pengawasan harus dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan ke arah penerapan prinsip-prinsip penyeleng­garaan pemerintahan yang baik (good governance).

Irjen Melantik Pejabat Eselon IV/a dan Mengambil Sumpah PNS

Jakarta [Fokus Pengawasan] – Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Dr. H. Mundzier Suparta, MA. (9/3) melantik 5 (lima) Pejabat Eselon IV-A dan Pengambilan Sumpah PNS angkatan 2008 sebanyak 20 orang di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

SEKRETARIS ITJEN: Opini Disclaimer Yang Diberikan Kepada Kementerian Agama Harus Diakhiri 

BOGOR (Fokus Pengawasan). Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, H. Abdul Karim dalam arahan penutupan kegiatan Temu Acara Pengawasan (Mura­was) Unit Ese­lon I Pusat Kementerian Agama Tahun 2010, yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Maret 2010 di Hotel Grand USSU, Bogor menyatakan bahwa saat ini anggaran Kementerian Agama termasuk 5 besar kemen­terian/­lem­baga yang memiliki anggaran tertinggi. Hal ini tidak boleh mele­ngahkan kita dari prinsip pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Opini disclaimer yang diberikan kepada Kementerian Agama se­lama 4 tahun berturut-turut harus segera diakhiri dengan mela­kukan pembenahan secara total dalam sistem pengelolaan anggaran. Prinsip akuntansi modern harus segera dikuasai oleh para pengelola anggaran dari masing-masing unit eselon I pusat agar mampu terhindar dari kesalahan sekaligus menjadi pendamping dan contoh bagi satuan organisasi/kerja di daerah.

INSPEKTUR JENDERAL: PERLU GRAND STRATEGI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA

BOGOR, (Fokus Pengawasan). Tekad pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan melakukan berbagai pembenahan birokrasi dan perbaikan kinerja aparatur perlu mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen Presiden untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dengan menyamakan persepsi dan langkah bahwa KKN adalah musuh bersama yang wajib diberantas demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Dr. H. Mundzier Suparta dalam arahan pembukaan kegiatan Temu Wicara Pe­nga­wasan dengan Eselon I Pusat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2010, di Hotel Grand USSU, Puncak Bogor.

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL: Murawas Sebagai Sarana Koordinasi dan Konsolidasi Internal di Lingkungan Kementerian Agama

BOGOR, (Fokus Pengawasan): Dalam rangka penyampaian informasi dan mencari solusi untuk per­baikan melakukan penilaian kinerja dan berupaya agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki dan dievaluasi. Untuk memberikan informasi tentang ki­nerja pelayanan tersebut kepada unit utama pada Kementerian Agama atas kelemahan tersebut, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Agama perlu me­laksanakan Temu Wicara Pe­nga­wasan dengan Eselon I Pusat. Kegiatan tersebut sebagai sarana koordinasi dan konso­lidasi internal dalam mewujudkan program kerja Menteri Agama 2009-2014. Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada Selasa s.d Kamis, 2 s.d. 4 Maret  2010 di Hotel Grand USSU, Jl. Raya Puncak, Bogor.

Doktor Mundzier Suparta: Perkuat Kualitas SDM dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Jakarta [Fokus Pengawasan] - Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Dr. H. Mundzier Suparta, MA, mewakili Menteri Agama RI membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta di Aula Jayakarta Jakarta, Kamis (25/2).  mengatakan aparatur Kementerian Agama dituntut untuk terus memperkuat Kualitas SDM dalam ketatalaksanaan organisasi disertai peningkatan kapasitas pribadi yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan.

Acara ini mengambil tema: "Dengan Rapat Kerja Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Memberikan Pelayanan dan Pembinaan Kepada Umat Beragama.

Inspektur Jenderal: Diklat, Jangan Hanya Sekedar Formalitas Saja

Ciputat [Fokus Pengawasan] - Hal tersebut dikemukakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Senin (1/3) H. Mundzier Suparta pada kesempatan membuka acara Pendidikan dan Latihan Sertifikasi JFA Penjenjangan Ketua TIM di lingkungan Inspektorat Kementerian Agama di Pusdiklat Ciputat, Tangerang Selatan.

Irjen Kementerian Agama: Optimalisasi Kualitas Senat dan Guru Besar

Lampung (Fokus Pengawasan) --- Mundzier Suparta membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja (Raker) Pimpinan IAIN Raden Intan Lampung, acara dibuka pukul 20.00 WIB Jum’at (26/2) di Kalianda Resort Lampung Selatan, diawal pembukaanya Irjen menyoroti “masih banyaknya kelembagaan Senat PTAIN (UIN, IAIN, dan STAIN) terlalu fokus pada persoalan pemilihan pimpinan eksekutif saja (rektor/ketua), sehingga peran Senat belum optimal. Padahal Senat mempunyai peran yang sangat strategis dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas kampus. Selain pemilihan pimpinan eksekutif Senat dapat memutuskan arah kebijakan dan pemantau pelaksanaan kinerja eksekutif kampus, seperti kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang baik, tandasnya.